Beberapa proyek prioritas skala nasional (PSN) untuk membantu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Blora, terus digelont...
Beberapa proyek prioritas skala nasional (PSN) untuk membantu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Blora, terus digelontorkan oleh Pemerintah Pusat. Dua proyek besar yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pembangunan bendungan Randugunting, di Desa Kalinanas, Japah, dan reaktivasi Bandara Ngloram, yang diusulkan akan berganti nama menjadi Bandara Abdurrahman Wahid, keduanya direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, November nanti.
Dan bila tidak meleset, tahun depan (2022), pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, yang juga akan menjadi prioritas skala nasional yang dibiayai APBN Pusat, yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Blora, dari Kabupaten tetangganya, yang terus menangguk pertumbuhan ekonomi, akibat dari pembangunan industri manufaktur dan infrastruktur penunjangnya.
Jalan Rusak Berat
Kita harus bersyukur, pada akhirnya Pemerintah Pusat mau melirik Kabupaten Blora, dengan gelontoran proyek - proyek infrastruktur skala nasional, di beberapa titik terluar Kabupaten Blora, yang hampir tidak tersentuh, apabila tidak ada Dana Desa. Akibat kebijakan anggaran yang tidak tepat, sehingga menghancurkan lebih dari 70 % infrastruktur jalan dalam kondisi rusak berat, dan terisolir.
Jangankan yang berada di wilayah terluar, jalan Kabupaten pusat kota saja hancur, karena mobilitas kendaraan over kapasitas terus melintas, setelah perubahan status jalan dari Propinsi menjadi Jalan Nasional, tanpa diberikan jalur lingkar penyambung akses keluarnya dari Pusat. Ini adalah blunder terburuk, dari Dinas terkait, yang tidak bisa memproyeksikan resiko kerugian untuk APBD Kabupaten Blora, karena harus keluar anggaran untuk memperbaikinya.
Penempatan Pejabat Visioner
Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang mendasar, yaitu penentuan SOTK wajib menempatkan sosok - sosok yang memiliki etos kerja tinggi, profesional dan visioner di bidang yang ditempatinya. Bukan berdasarkan pada balas jasa politik atau jual beli jabatan, yang mana, baru - baru ini telah menyeret Bupati Probolinggo, akibat kena OTT KPK karena diduga menerima suap atau hasil dari jual beli jabatan di wilayahnya. Bupati Arief Rohman dan Wakilnya, Tri Yuli harus berhati - hati, godaan jalan pintas nan menggiurkan itu, bisa jadi perangkap yang menjerat.
Jika tidak diantisipasi dengan baik. Sangat jelas, Blora saat ini tidak kondusif, beberapa kasus baik besar maupun kecil viral di media sosial, dan menjadi perbincangan, dan itu harus diselesaikan sendiri oleh Bupati Arief, seakan - akan pejabat di bawahnya tidak mampu, ini harus menjadi perhatian sekaligus peringatan. Mengingat kondisi yang tidak menguntungkan ini, sangat tidak disukai oleh para investor, mereka bisa lari hanya gara - gara melihat berita viral di media sosial. Waspadalah! (Roy Kurniadi)
