Program Pendampingan Satu Desa Satu Organisasi Perangkat Daerah di Blora dievaluasi Bupati Blora H Arief Rohman MSi melalui Wakil Bupati Tri...
Program Pendampingan Satu Desa Satu Organisasi Perangkat Daerah di Blora dievaluasi Bupati Blora H Arief Rohman MSi melalui Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati ST MM, di Bojonegoro Bupati Hj Anna Mu'awanah masih rajin menggelar Program Sambang Desa. Program Sambang Desa Bupati Bojonegoro Anna mengambil tema "Program Petani Mandiri dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa".
Kabar dari blorakab dan bojonegorokab ini menunjukkan betapa perhatiannya para pemimpin kedua wilayah ini memperhatikan Desa. Di ruang rapat Wakil Bupati, Selasa (27/10/2021) Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati,ST, MM, memimpin Rapat Evaluasi Tenaga Pendamping Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan di ruang rapat Wakil Bupati.
Diundang pada rapat evaluasi tersebut Kepala Dinas Sosial P3A Indah Purwaningsih, Sekretaris Dinsos P3A Hartanto Wibowo, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda, Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Blora H Mahbub Djunaedi dan para perwakilan Perguruan Tinggi.
Wakil Bupati mengucapkan terimakasih kepada semua yang hadir, berharap semua bisa membatu dalam Pendamping Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan. "Terimakasih sudah pada datang, dari program ini sudah ada beberapa OPD yang aktif di lapangan, di rapat ini saya harap kendala yang ada di lapangan nantinya bisa disampaikan sehingga nanti bisa dilakukan evaluasi saat sudah terjun lapangan," ujarnya.
Persamaan Persepsi Kriteria Kemiskinan
Evaluasi kali ini, Wabup Etik Cepu menyoroti tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Wabup meminta agar problema kemiskinan di kota dan desa dapat diinventarisir. Diharapkan pula pendamping memiliki rumusan kriteria DTKS yang seragam untuk dipedomani pada pelaksanaan lapangan. "Kalau ini nanti sudah bisa untuk pegangan untuk turun ke lapangan, sehingga nanti bisa menyamakan persepsi dalam menangani kemiskinan yang ada saat ini," ucapnya.
Wabup menambahkan permasalahan yang ada di desa nantinya juga bisa diinventarisasi semua dan sebanyak mungkin, untuk pecahkan masalah secara bersamaan. "Tahap awal harus diinventarisasi dulu, sehingga kalau sudah terangkum nanti bisa dirapatkan dan bisa dikelompokkan permasalahan yang ditemukan atau kelebihan yang ditemukan," kata Mbak Etik Cepu Wakil Bupati Blora.
Tak hanya itu, lanjut Wabup, OPD pendamping nantinya diharapkan bisa menghasilkan inovasi unggulan yang ada di desa dampingan. "Program ini nanti diharapkan bisa berkesinambungan untuk terus lakukan, sebagai komitmen kita, Bapak Bupati juga ingin pendampingan dari Perguruan Tinggi dari sejumlah wilayah untuk membantu pendampingan desa di Blora," ujar Wabup.
Mbak Etik mengatakan, sebenarnya dari Provinsi juga ada pendampingan Desa miskin hanya saja untuk Blora tidak ada mengingat desa yang didampingi khusus di daerah miskin ekstrim.
"Alhamdulillah Blora tidak ada, namun begitu, kita tetap harus mengentaskan kemiskinan yang ada saat ini," tutur Wabup.
Di tempat sama, Drs. Mamik Slamet MM MPd Ketua Tim Pendamping dari Perguruan Tinggi untuk Program 1 Perangkat Daerah 1 Desa Dampingan mengaku pihaknya bersama tim telah melakukan sistem jemput bola dalam pendampingan.
"Ada beberapa yang sudah aktif ada beberapa yang memang masih melengkapi organisasi tim pelaksanaan, dan ada tim yang sudah hadir, ini tentu menjadi semangat kita bersama untuk ikut dalam pendampingan desa," jelasnya.
Mamik mengungkapkan, di beberapa Desa sebenarnya sudah ada yang punya UMKM hanya saja mereka terkendala di pemasaran, selain itu UMKM yang sudah ada juga harus ditingkatkan kualitasnya.
"Kalau bisa ada pengepul, kami juga memiliki gagasan, ada satu produk unggulan, di setiap desa meski banyak ragam yang ada namun paling tidak ada satu unggulan yang menjadi icon desa tersebut," ujarnya. Mamik Slamet juga berharap kerjasama dengan kepala desa bisa berjalan dengan baik untuk mendukung program ini.
Sambang Desa Bojonegoro
Di Bojonegoro, Progam Sambang Desa terus jalankan Bupati Anna Mu'awanah, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Belum lama ini Sambang Desa digelar di Dusun Srumap Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu, tepatnya pada Selasa (05/10/2021).
Pada acara pertemuan Program Sambang Desa tersebut, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Retno Wulandari menyampaikan bahwa Kecamatan Kalitidu merupakan salah satu prioritas Bupati Bojonegoro Ning Anna dalam pembangunan dan pengembangan Infrastruktur.
"Tidak hanya infrastruktur jalan-jalan poros Kabupaten di sekitar Kalitidu, tetapi juga Infrastruktur Desa akan kami tuntaskan. Dan diantaranya juga sudah tuntas dan juga sudah harus dalam pengerjaan tahun 2021 ini," tegasnya.
Untuk tahun 2021 ada 12 Desa di Kecamatan Kalitidu yang mendapatkan Bantuan Keuangan Desa (BKD). "Jika Kalitidu ada 18 Desa maka sisanya 6 Desa secara bergantian akan mendapatkan di tahun 2022, sebab BKD yang agak mundur," lanjutnya.
Bukan Hanya Jalan tapi Juga Jembatan
Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, lanjut Retno, "Tidak hanya jalan tapi juga ada infrastruktur lain seperti halnya 1.404 jembatan Kabupaten belum termasuk jembatan-jembatan Desa yang ada di Dusun."
Karena banyaknya Infrastruktur yang harus ditangani Pemerintah Kabupaten, maka ada pembangunan infrastruktur yang akan menjadi prioritas Pemkab untuk dituntaskan terlebih dahulu.
"Seperti halnya saat ini, yang menjadi prioritas kabupaten adalah menuntaskan terlebih dahulu jalan-jalan Desa," jelasnya.
Saat ini kegiatan pembangunan jalan kabupaten sedang berlangsung. Oleh karenanya Kepala Dinas PU BMPR meminta agar masyarakat Bojonegoro untuk bersabar jika mungkin adanya kemacetan atau debu yang disebabkan oleh pembangunan jalan. "InsyaAllah jika pembangunan tersebut sudah tuntas seperti yang kita harapkan, semuanya akan nglenyer,"pungkasnya. (HW)
