Pemkab Rembang beri fasilitasi dan motivasi UMKM melalui stimulus pengurusan akta tanah gratis sehingga dapat digunakan agunan pinjaman ke bank.
200 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Selopuro Kecamatan Lasem menerima sertifikat tanah gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang. Secara simbolis Bupati Rembang HM Abdul Hafidz serahkan sertifikat tanah kepada penerima di Balai desa Selopuro, Senin (22/11). Sedangkan 200 bidang sertifikat Hak Atas Tanah Lintas Sektor Mandiri diserahkan kepada Nelayan Tangkap Desa Sarang Meduro Kecamatan Sarang, di halaman MAQOM SARAH, Kamis (25/11/2021).
Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, pada tahun 2021 BPN Rembang mengeluarkan 18.000 sertifikat tanah. Sertifikat tersebut diserahkan kepada masyarakat Kabupaten Rembang melalui beberapa program seperti Program Sertifikat Tanah Gratis (PTSL) dan Program Lintas Sektoral.
Bupati Rembang Gus Hafidz mengatakan, penyerahan sertifikat ini seiring sejalan dengan target Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat menargetkan pada tahun 2024 semua tanah se-Indonesia harus sudah tersertifikat. Tak luput, tanah di Kabupaten Rembang yang harus tersertifikat semua di tahun 2024.
"Tanah yang tidak disertifikat bisa jadi masalah. Seperti bertengkar dengan saudara karena saling berdebat kepemilikan tanah. Kalau sudah ada sertifikat berarti sudah ada kepastian hukum," tegas Bupati Rembang.
Tujuan diberinya kemudahan bagi pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi tanah, menurut Bupati Rembang Gus Hafidz, adalah agar dapat dijadikan jaminan atau agunan pinjaman modal di Bank. Bupati Rembang HM Hafidz tidak mempungkiri jika modal menjadi permasalahan utama yang kerap dihadapi oleh pelaku UMKM untuk kembangkan usaha.
"Yang modalnya kurang nanti bisa ambil pinjaman dengan sertifikat. Jadi yang punya usaha namun kurang modal, sebagai opsi terakhir sertifikat ini bisa membantu," himbau Bupati Rembang Abdul Hafidz.
Program Sertifikat Tanah Gratis dari Kementrian Kelautan
Pada hari yang sama, Bupati Rembang HM Abdul Hafidz juga menyerahkan 200 bidang sertifikat Hak Atas Tanah Lintas Sektor Mandiri kepada Nelayan Tangkap Desa Sarang Meduro Kecamatan Sarang, di halaman Maqom Sarah.
Pada kesempatan itu Bupati Hafidz menjelaskan, Program Sertifikat Tanah Gratis dari Kementrian Kelautan itu untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik nelayan. Muaranya sertifikat itu tak lain adalah kesejahteraan nelayan Kabupaten Rembang.
Bupati menyampaikan, karena keterbatasan anggaran, pemerintah melalui Kementrian Kelautan melalui program lintas sektor mandiri tahun 2021 baru dapat mengusahakan kuota 335 bidang sertifikat khusus untuk nelayan. Dengan rincian 200 bidang untuk Nelayan Tangkap dan 135 bidang untuk Nelayan Budidaya.
Namun selain program tersebut, Bupati menyebut ada lagi program Sertifikat Tanah Gratis yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) . Berapapun akan diberikan gratis oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN), sehingga masyarakat yang belum kebagian mendapat Program Sertifikat Gratis tidak perlu berkecil hati.
"Tahun ini mendapat 300an bidang sertifikat untuk nelayan tangkap dan budidaya, memang belum dapat menjangkau semua. Tapi besok melalui program lain , yakni PTSL gratis oleh BPN cuma bayar 350 ribuan untuk bayar patok, " terang Bupati Rembang Gus Hafidz.
Setelah memiliki sertifikat tanah, Bupati Rembang berpesan agar bisa digunakan dengan bijak, misalnya untuk kegiatan produktif atau usaha. Jika dirasa hanya butuh tambahan modal Rp. 5juta, melalui PT BKK Lasem sudah bisa melayani pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga.
"Namun dengan syarat njenengan belum dapat program bantuan UMKM, " timpal Bupati Rembang Gus Hafidz.
Bupati Rembang HM Abdul Hafidz mengingatkan agar warganya tidak sembarangan meminjamkan sertifikat tanah. Terlebih bila dipinjam untuk dijadikan agunan pinjaman. Takutnya, yang meminjam tidak bisa memenuhi kewajibannya, nantinya sertifikat bisa dilelang. (HW)
