Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang dipimpin oleh Nadiem Makarim, untuk menunda pe...
Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang dipimpin oleh Nadiem Makarim, untuk menunda pengumuman hasil ujian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 1 Juta Guru tahap pertama, saat Rapat Koordinasi di Senayan, pada Kamis (23/9/2021) kemarin.
Atas hasil rekomendasi Komisi X tersebut di atas, direspons dengan baik oleh Menteri terkait, Nadiem Makarim. Dengan mengeluarkan surat penundaan pengumuman hasil tes seleksi PPPK 1 Juta Guru tahap pertama, untuk menyesuaikan penambahan nilai atau afirmasi dalam kompetensi teknis, dengan mempertimbangkan pada usia, lama pengabdian, afirmasi khusus untuk guru penyandang disabilitas dan guru yang bertugas di daerah tertentu, yaitu daerah 3T, daerah pasca bencana dan daerah konflik.
PGRI Blora Bisa Pahami
Melihat kondisi tersebut, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora, Sintong Joko Kusworo, menyampaikan kepada Monitor Ekonomi, melalui pesan WhatsApp, bahwa dirinya bisa memahami kondisi tersebut. Ada tiga point pandangannya, terkait penundaan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
"Saya pahami pertama, mengingat perolehan hasil yang diperoleh, dan adanya aduan dari berbagai pihak khususnya dari peserta tentang pelaksanaan dan hasil ujiannya, kedua,
mungkin adanya kebijakan yang akan diambil, sekaligus evaluasi untuk bisa mempertimbangkan perolehan hasil seleksi di tahap berikutnya, dan ketiga,
pertimbangan nilai afirmasi, kelihatannya menjadi hal yang menjadi problematika para peserta ,sehingga Pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan untuk memperbaiki/ menyempurnakan nilai ambang batas kompetensinya," paparnya.
Perhatikan Afirmasi Guru
Menurut, Kepala Sekolah SDN 3 Cepu ini, yang terkenal vokal bersuara ini, lamanya pengabdian seorang Guru Honorer sebaiknya menjadi pertimbangan, karena mereka diakui atau tidak, telah memberikan kontribusi untuk mencerdaskan Anak Bangsa.
"Apakah hanya gara - gara tidak memiliki kemampuan IT, dalam mengerjakan ujian PPPK khususnya jatuh, dinilai kemampuan tehnik lantas tidak bisa lolos, jadi prinsip penundaan hasil seleksi tersebut, saya bisa menerima, selama hasil kedepannya untuk bisa membawa kesejahteraan para peserta PPPK, berupa diangkat semua peserta seleksi," tandasnya.
Harapan PGRI Blora
Oleh karenanya, PGRI Blora menggantungkan harapan dan kebijakan yang baik kepada Pemerintah Pusat, dengan berbagai pertimbangan kondisi kurangnya tenaga pendidik di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Mersuke.
"Mengingat kita masih banyak kebutuhan tentang Guru, maka seleksi saat ini saat tepat menghargai mereka dengan diterima sebagai PPPK, kemudian mengingat bahwa kekurangan Guru adalah tanggung jawab Negara untuk pengadaannya, maka dakam seleksi PPPK ini keberpihakan pada peserta untuk lolos sangat diharapkan, hargailah jiwa Kependidikan mereka, yang sudah berkontribusi dalam mencerdaskan Anak Bangsa, bukan hanya diukur dari Ujiannya saja yang notabenenya, mereka masih gaptek teknologi, finalnya berilah ruang bagi para Guru Honorer, dengan lamanya pengabdian dari mereka yang ikut seleksi PPPK, PGRI akan selalu mengawal kepada nasib Guru, menuju Guru yang sejahtera dan bermartabat dakam rangka meningkatkan Kualitas Pendidikan," imbuhnya mengakhiri wawancara tertulisnya. (ME)
