Satu per satu, empat Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro memberikan pemaparan tentang capaian hasil penerapan...
Satu per satu, empat Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro memberikan pemaparan tentang capaian hasil penerapan Zona Integritas pada institusinya. Pemaparan capaian hasil penerapan ZI tersebut dilaksanakan untuk memenuhi permintaan wawancara pendalaman pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM oleh Kemenpan RB Republik Indonesia. Wawancara pendalaman dilaksanakan secara virtual.
Secara berturut-turut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro melakukan wawancara pendalaman pada hari Senin (15/11/2021). Disusul RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo melaksanakan desk evaluazi Zona Integritas pada Selasa (16/11/2021) yang disampaikan langsung oleh Direktur RSUD Achmad Hernowo. Setelah itu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro pada hari yang sama. Sedangkan pada Kamis (18/11/2021) giliran Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro yang memberikan pemaparan.
Pada sesi wawancara pendalaman, setiap OPD Pemkab Bojonegoro memaparkan hasil dari pembangunan ZI di wilayah masing-masing. Poin-poin yang disajikan dalam paparan yakni capaian hasil pembangunan ZI pada enam area perubahan yang telah dilakukan selama penerapan Zona Integritas. Terutama pada penguatan integritas dan inovasi sistem pelayanan.
Khusus pendalaman di RSUD Dr. R Sosodoro Djatikoeosoemo Bojonegoro, yang diperdalam antara lain inovasi pelayanan Ritmik Enerjik. Selain itu paparan mengenai identifikasi dan mitigasi risiko integritas dalam pelaksanaan pelayanan, inovasi pada sektor pelayanan, kinerja dan penguatan integritas untuk mencegah KKN. Paparan selanjutnya meliputi tautan bukti dukung dan video pembangunan ZI yang diunggah pada sosmed/ website unit kerja.
Diberitakan oleh Bojonegorokab bahwa, Inspektur Pembantu Pengawas Reformasi Birokrasi (Irbanwas RB) dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi menjelaskan, di 2020 Pemkab Bojonegoro telah mencanangkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
Pada tahun 2021 Pemkab Bojonegoro telah memasuki penilaian oleh Menpan RB. Setelah dilakukan serangkaian penilaian termasuk pra-evaluasi dan survei oleh tim Menpan RB Republik Indonesia dan tim KPK, di September hingga Oktober 2021 telah dilakukan survei kepada masyarakat Bojonegoro untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi.
"Karena suasana masih pandemi, maka wawancana pendalaman dilakukan melalui Zoom," ucap Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi.
Dalam wawancara, ditanyakan hal-hal bersifat internal untuk mengetahui sedalam apa tindakan yang telah dilakukan masing-masing OPD Kabupaten Bojonegoro dalam proses pembangunan ZI. Beberapa di antaranya, tentang apa saja yang dilakukan pertama kali untuk membangun ZI.
Terdapat pula pertanyaaan, bagaimana perbaikan pelayanan yang sesuai regulasi, pengawasan yang telah dilakukan dalam pembangunan ZI, serta bagaimana staf OPD Kabupaten Bojonegoro berperan dalam memastikan pelayanan sesuai SOP sehingga kepuasan masyarakat meningkat.
"Hal itu semua dijelaskan dengan lancar oleh kepala OPD masing-masing. Kegiatan ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari OPD dalam membangun ZI yang merupakan kesungguhan menunjukkan usaha pencegahan korupsi dan pelayanan terbaik dan optimal bagi masyarakat Bojonegoro," tegas Inspektur Pembantu Inspektorat Bojonegoro.
Pada kesempatan berbeda, Direktur RSUD dr. R Sosodoro Djatikoesoemo Ahmad Hernowo menyampaikan kesan seusai mengikuti proses wawancara oleh Kemenpan RB. Menurutnya, proses ini memang harus diikuti oleh semua OPD Kabupaten Bojonegoro. Sebab pada nyatanya, dengan adanya pembangunan ZI, OPD semakin melakukan pembenahan terutama untuk pihak RSUD di bidang pelayanan publik.
ZI-WBK/WBBM oleh Kemenpan RB, lanjut Direktur RSUD Ahmad Hernowo, memang sangat bermanfaat untuk pihak RSUD Kabupaten Bojonegoro meningkatkan kualitas. Terutama meyakinkan bahwa semua sesuai aturan regulasi. Dan diupayakan sudah tidak ada pengaduan dan pelayanan compliment yang tidak terjawab. Selain itu, dipastikan tidak ada pungli di area rumah sakit. Jadi semua sesuai dengan ketentuan yang ada. Itulah letak inti dari WBK.
Direktur RSUD dr. R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro menjelaskan, setelah wawancara dapat dipastikan bahwa ZI-WBK menjadi internal bagian dari RSUD dan menjadi tools dalam manajemen untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Selain itu, penerapan dan monitor akan terus dilakukan agar dapat meningkatkan pembenahan terutama di bidang pelayanan.
"Saya ingin kegiatan ini terus bekelanjutan. Alhamdulilah, wawancara berlangsung santai, lancar dan saya melihat respon dari Menpan RB juga enak. Sifatnya memastikan, Memerlukan jawaban dan tidak mengintimadi. Jadi enak untuk kita saling berdiskusi. Mudah-mudahan hasil terbaik yang kita peroleh," tutupnya saat wawancara langsung dengan jurnalis Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro. (HW)
