Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSi turut serta dalam rapat koordinasi pemberantasan tindak korupsi terintegrasi oleh Komisi Pemberantasan K...
Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSi turut serta dalam rapat koordinasi pemberantasan tindak korupsi terintegrasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis siang (11/11/2021). Sebagai narasumber utamanya, Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, bersama Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP. Dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah.
Pada rakor Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi tersebut, Ketua KPK RI Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi dan Gubernur memberikan arahan kepada Kepala Daerah Kabupaten/ kota se Jawa Tengah baik yang hadir secara langsung maupun jajaran pemerintah daerah secara virtual, tentang pentingnya pencegahan korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasi atas capaian Monitoring Centre for Prevention di Jawa Tengah yang dinilai baik. Monitoring Centre for Prevention atau disingkat MCP merupakan standar capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Indonesia.
“Kami ingin menyampaikan dulu apresiasi kepada Jawa Tengah dan jajarannya bupati dan walikota karena hasil monitor KPK dengan MCP, 8 aspek yang kita intervensi, menunjukan angka yang cukup menggembirakan,” kata Firli Bahuri.
Selain memberikan arahan, Ketua KPK Firli juga memberikan arahan terkait peran penting seorang kepala daerah. “Saya ingin sekedar mengingatkan kembali peran kepala daerah, peran penting kepala daerah ingin mewujudkan tujuan negara, karena tujuan negara tidak bisa terwujud tanpa peran bapak ibu sekalian,” ucapnya kepada hadirin luring maupun daring.
Kemudian, tambah Komjen Firli Bahuri, juga menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Dikatakan pula oleh Ketua KPK Firli Bahuri, untuk memberantas korupsi, kita harus hilangkan niat orang untuk korupsi, kesempatan orang untuk korupsi, dan harus membuat mereka takut untuk korupsi. “Sehingga pemberantasan korupsi yang dikedepankan KPK saat ini dengan tiga pendekatan,” terangnya.
Firli Bahuri menjelaskan lebih detil, pendekatan pertama adalah menggunakan pendidikan dan peran masyarakat, kedua pendekatan pencegahan, dan terakhir adalah pendekatan penindakan.
“Seberapa kecil pendapatan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan seberapa besar pendapatan tidak akan cukup memenuhi gaya hidup. Kuncinya komitmen dan integritas gar niat korupsi ini tidak muncul. Integritas yang rendah dapat menimbulkan niat korup,” tegas Firli Bahuri.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo - Sang Lentera dari Jawa menerangkan tentang beberapa area potensi korupsi, seperti APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, hingga Kepegawaian.
Ganjar menyampaikan, berdasarkan data yang diperolehnya, pelaku tindak pidana korupsi berasal dari berbagai macam kalangan. “Ada data yang diberikan oleh website KPK ini pelaku korupsi tahun 2004 sampai 2020, jumlahnya cukup banyak dan ternyata pesertanya banyak, mulai dari swasta di legislatif, eksekutif, kementerian dan kepala daerah,” terang Ganjar.
Disampaikan Gubernur Jawa Tengah, yang paling banyak terjadi adalah kasus penyuapan, lalu di pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, pencucian uang atau money laundry, pungutan liar, perizinan, serta menghalangi proses hukum.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa korupsi dapat berdampak pada banyak bidang. Selain itu, upaya-upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dari segi regulasi, penerapan dan penegakan hukum secara konsisten dan adil, diklat integritas kepemimpinan semakin baik, dan ASN Berintegritas.
Tentang strategi pencegahan yang dapat dilakukan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan pengarahan strategis secara umum.
“Strategi pencegahannya tentu preemptif, preventif, detektif, dan juga ada yang represif, Alhamdulillah kalau kita bicara mendeteksinya, itu kewajiban LHKPN terimakasih Jawa Tengah dulu pernah dikasih penghargaan karena eksekutif dan legislatif di provinsi bisa 100 persen,” ucap Ganjar Pranowo.
Selain itu, Gubernur Jawa Tengah juga terus mendorong pengelolaan keuangan negara agar semakin optimal. Kemudian capaian MCP yang ada di Jawa Tengah untuk terus semakin ditingkatkan. Gubernur Ganjar juga memberikan beberapa arahan rekomendasi pencegahan korupsi kepada pemerintah daerah.
“Kita ada rekomendasinya, meningkatkan komitmen kepala daerah dan kepala OPD agar bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, membuat sistem layanan terintegrasi, mensosialisasikan budaya anti korupsi dan integritas di lingkungan masing-masing,” terang Gubernur Jateng.
“Penguatan APIP, peningkatan komitmen perbaikan tata kelola pemda lewat program MCP, penguatan pengawasan tata kelola dana desa, dan sinkronisasi data perizinan provinsi dengan kab/kota secara sistemik,” lanjut Ganjar Pranowo.
Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSi pun menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Ketua KPK RI Firli Bahuri maupun arahan strategis oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pencegahan korupsi khususnya di Kabupaten Blora.
“Apa yang disampaikan Ketua KPK dan Pak Gubernur akan menjadi catatan kami agar bisa benar-benar dilaksanakan di Kabupaten Blora. Kita ingin kedepan Blora bebas dari segala bentuk praktek korupsi. Korupsi itu timbul karena keserakahan, kekuasaan, dan kesempatan. Tidak ada pelaku korupsi itu orang miskin, yang ada koruptor itu pasti orang yang punya kuasa dan orang kaya, itu kata beliau tadi. Ini menjadi perhatian kami untuk disampaikan ke jajaran,” ungkap Bupati Blora.
Di aula gedung Inspektorat Kabupaten Blora, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi SE MSi, usai mengikuti rakor secara daring di zoom meeting meminta kepada jajarannya, agar arahan-arahan dari KPK dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan baik di semua lini.
Inspektur Daerah Blora Drs Kunto Aji, berharap agar dengan adanya rapat koordinasi dengan Ketua KPK tersebut dapat menambah pengetahuan bagi perangkat daerah, terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi. Inspektur Kunto Aji berpesan agar segenap perangkat daerah di Kabupaten Blora untuk mendukung upaya pencegahan korupsi.
“Saya harap rapat kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Saya juga minta kita semua untuk selalu mendukung upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkas Inspektur Kunto Aji.
Mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi secara virtual dari Blora adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi SE MSi, Inspektur Daerah Drs Kunto Aji, Kepala-kepala OPD Pemkab Blora, Camat, dan jajaran Inspektorat Kabupaten Blora sendiri. (HW)
