Ketua PGRI Blora minta Pemerintah Pusat lebih bijak pada nasib Guru Honorer "Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten...
"Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blora memyebut sebagian besar peserta ujian test Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K) tidak lolos Passing Grade "
Ketua PGRI Blora, Sintong Joko Kusworo angkat suara, terkait ujian tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru di Blora, banyak mendapat aduan terkait pelaksanaan test tersebut.
"Aduan pertama passing grade terlalu tinggi, termasuk guru kelas terlalu tinggi. Sehingga banyak yang kedodoran. Yang kedua, soal yang dikerjakan kemarin itu jauh dari yang diujicobakan, artinya apa, itu kisi kisi tidak pas dengan yang diujicobakan. Hasilnya (PG) dibawah ambang batas," kata Sintong, pada Selasa kemarin (21/9).
Carut Marut Ujian
Sintong mengaku selain permasalahan tersebut, banyak peserta yang mengeluh, tidak munculmya lokasi dan jadwal pelaksanaan test. Padahal mereka sebelumnya, sudah bisa nyetak kartu test.
"Ada masukan juga, ini yang banyak. Kartu ujian muncul, setelah muncul namun jadwal tidak muncul. Di daerah lain juga banyak kondisi seperti ini. Ini menimbulkan kecarut marutan seleksi penerimaan P3K," ungkapnya.
Nasib Guru Honorer
Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, Sintong menilai pelaksanaan test P3K dirasa tidak adil, bagi guru honorer jika harus menerapkan PG. Padahal mereka sudah terbukti memiliki andil besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
"Mereka sudah mencerdaskan anak bangsa, faktanya kan itu. Hanya ujian seperti ini akhirnya gagal. Inikan lucu," ucapnya.
Sintong berharap agar pemerintah lebih bijak dalam membuat aturan bagi guru honorer. Dirinya pun tidak yakin kalaupun PG diturunkan bisa menyelesaikan masalah.
"Kalau saya PG diturunkan, kalau gak diturunkan bisa menaikkan afirmasinya. Tapi paling efektif diturunkan saja, tapi apakah itu nanti jadi solusi, karena mereka rata-rata dibawah PG," katanya.
Kurang Dari Target
Lebih lanjut Sintong mengungkapkan, Jumlah peserta test P3K tahun ini juga tidak sesuai target kebutuhan pemerintah. Sehingga mestinya ada kebijaksanaan terhadap peserta.
"Kebutuhan dari Kementrian kemarin itu satu juta. Tapi kenyataan yang daftar hanya separuhnya. Kalau butuhnya sejuta yang daftar lima ratus artinya itu kalau gak ditest pakai PG kan gak masalah. Karena kita bicara tingkat kebutuhan, mereka juga teruji mencerdaskan anak bangsa, hanya ujian teori saja mereka gagal, maka saya usul Sudahlan GTT Honorer diberikan kebijaksanaan walaupun tidak harus melanggar aturan yang ada," jelasnya.
(Meg/me)
